Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 29 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari, dengan susunan sebagai berikut :

 

 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, melaksanakan pembinaan, koordinasi, menyusun dan menetapkan arah kebijakan program kerja, pembangunan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kepala Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  3. Penyusunan program peningkatan kesadaran bela negara.
  4. Penyusunan program dan kegiatan penanganan dan penyelesaian konflik.
  5. Penyusunan program kerjasama dengan organisasi atau lembaga non pemerintah.
  6. Penyusunan program pendidikan dan latihan kesatuan bangsa dan politik
  7. Pengarah dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangandan ketentuan lainnya yang berlaku.
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati.

 

 

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan serta memberikan pelayanan Administratif kepada semua unit kerja dilingkungan Kantor yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta tugas umum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. Pengumpulanbahan-bahan / materi serta Peraturan Perundang – undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan.
  3. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran.
  4. Penyiapan bahan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
  5. Pelaksanaan administrasi keuangan.
  6. Penyiapan dokumen anggaran.
  7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan.
  8. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan barang inventaris kantor.
  9. Penyiapan bahan pengelolaan aset, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
  10. Pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
  11. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan.
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesbang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kerjasama dan fasilitasi lembaga – lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengembangan nilai-nilai kebangsaan (pengembangan idiologi dan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara) untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesbang mempunyai fungsi :

  1. Pengumpulan bahan dan mempelajari serta memahami materi dan perangkat peraturan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
  2. Pelaksanaan komunikasi, kerjasama, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pengembangan organisai kemasyarakatan atau lembaga non pemerintah.
  3. Penyiapan bahan rumusan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan, toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan pembauran kebangsaan serta kesadaran bela negara.
  4. Pembentukan Tim yang berkaitan dengan bidang tugas. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Kepala Seksi partisipasi politik dan demokrasi mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang partisipasi politik dan demokrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Partisipasi Politik dan Demokrasi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan / materi serta perangkat peraturan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. Fasilitasi pendidikan politik ;
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu ;
  4. Fasilitasi terhadap partai politik ;
  5. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik ; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan masalah aktual. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan / materi serta perangkat peraturan yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
  2. Pelaksanaan analisis potensi konflik ;
  3. Pengumpulan data dan pembuatan peta potensi konflik ;
  4. Pendeteksian dini terhadap gejala yang dapat menjadi potensi konflik ;
  5. Pelaksanaan, koordinasi mediasi dan kebijakan penanganan konflik ;
  6. Pelaksanaan penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, agama dan rasial serta lalu lintas orang asing ;
  7. Pelaksanaan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial dan ekonomi ;
  8. Monitoring perkembangan terhadap bekas tahanan G30 SPKI sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  9. Pembentukan Tim yang berkaitan dengan bidang tugas ; Pelaksanaan tugas lain yang diperintah oleh atasan.

 

 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah yang disesuaikan dengan keahlian secara profesional apabila di butuhkan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipinpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.